KABANESIA.COM – Pasca 100 hari dilantik menjadi walikota Padang, salah satu program unggulan Fadly Amran bertolak belakang dengan Tragedi kematian salah satu warga Kecamatan Kuranji yang ditolak RSUD Dr. Rasidin karena persoalan administrasi KIS, menjadi titik klimaks dari kegagalan sistemik yang tak bisa lagi ditutup-tutupi oleh narasi manis dan tayangan TikTok. Janji “berobat cukup dengan KTP” yang sempat dielu-elukan saat kampanye dan bahkan ditegaskan kembali pada 5 Maret 2025, terbukti omon-omon belaka. Bagi BADKO HMI Sumatera Barat, 100 hari kepemimpinan Wali Kota Padang, Fadly Amran, justru menorehkan catatan kelam. Rapor hitam, dalam pernyataan Ketua BADKO HMI SUMBAR yang kami temui di Padang (2/6/2025).
Ketua BADKO HMI SUMATERA BARAT Bidang Perguruan tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Abdurrahman Meinanda yang mana merupakan warga ber-KTP Kota Padang angkat suara atas polemik dan permasalahan yang sudah menimbulkan kematian.
Ini sangat menyayat hati kami selaku warga Padang yang mana ini sangat tidak sesuai dengan janji kampanye beliau bahwa “berobat cukup saja dengan KTP” artinya dilapangan sangat bertolak belakang dengan realita yang terjadi. Ditambah lagi sering baik dari statement beliau serta adanya video dari dinas Kominfo https://vt.tiktok.com/ZSkFWuNaG/ melalui saluran tiktok sangat jauh dari realita yang ada.
Dalam kejadian ini pula kami BADKO HMI Sumatera Barat meminta kepada Walikota Padang untuk menindak tegas pihak rumah sakit DR Rasidin Kota Padang,” ujar bobi
seraya beliau menyampaikan, walikota Padang Fadli Amran telah gagap dan bisa dianggap gagal dalam mengelola pemerintahan. Ini bukan soal pelayanan, ini soal nyawa. Dan nyawa warga telah dikorbankan oleh sistem yang gagal dan pemimpin yang hanya sibuk citra,” tegas Abdurrahman Meinanda, Ketua Bidang PTKP BADKO HMI Sumbar, dalam pernyataan sikapnya.
Yudi, perwakilan keluarga korban, saat dihubungi melalui WhatsApp (2/6/2025) menyampaikan bahwa pihak rumah sakit memang sempat melakukan pengecekan awal. Namun hasilnya hanya menyebut pasien mengalami “sesak nafas biasa”, sehingga tidak dilakukan penanganan lebih serius. Tak ada tindakan medis lanjutan yang memadai, padahal secara kasat mata, kondisi korban disebut “sangat-sangat memprihatinkan”.
Kami orang biasa saja bisa menilai bahwa kondisinya sudah darurat. Tapi justru petugas medis menganggapnya ringan. Di situlah kami merasa benar-benar tidak dihargai sebagai manusia, apalagi sebagai warga negara yang mestinya punya hak untuk hidup dan mendapat layanan kesehatan,” ujar Yudi
Keterangan ini justru mempertegas bahwa terjadi kelalaian prosedural dan kegagalan dalam penanganan medis awal—bukan semata-mata karena kartu KIS yang tidak berlaku, tapi karena penilaian yang gegabah dari tenaga medis yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa.
Walikota Fadly Amran juga menurut kami hanya mementingkan Citra publik, tanpa adanya lacuik tangan jelas yang benar benar terasa oleh kami selaku warga kota Padang. Ini bisa jadi, kedepan nya yang kami lihat nunggu ada korban baru bergerak. Kegiatan-kegiatan walikota hanya berupa gimmick saja, secara seremonial bagus tapi tidak kongkrit. Regulasi yang dijalankan tidak diiringi dengan kebijakan yang tegas. Selain kasus penolakan pasien oleh RSUD Dr RASIDIN ini mengungkap banyak polemik lainnya di Kota Padang, diantaranya aksi balap liar dan tawuran yang masih meresahkan, pungli/pemalakan oleh parkir liar di tempat wisata yang ada di Kota Padang,” tambah bobi
Kedepan dalam waktu dekat, kami BADKO HMI SUMBAR akan segera turun tangan apakah nantinya bersurat langsung ataupun aksi massa besar besaran terkait persoalan yang sudah jelas nyawa taruhan nya. Ujar pria yg akrab disapa Bobi ini
Penulis : Redaksi
