KABANESIA.COM – Dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Pekan Nasional (PENAS) Tani dan Nelayan 2023 di Kota Padang semakin menyeruak ke permukaan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat telah memanggil empat kepala dinas yaitu, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Kepala Dinas Perkebunan, dan Kepala Dinas Pertenakan untuk diperiksa terkait indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran kegiatan nasional,(11/3)
Dalam rangka mengusut kasus ini, Kejati Sumbar telah memanggil empat kepala dinas untuk dimintai keterangan. Namun, dari empat pejabat yang dipanggil, hanya Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Rifa Suriani yang memenuhi panggilan, sementara tiga lainnya mangkir dengan alasan menghadiri kegiatan Safari Ramadan.
Kasi Penkum Kejati Sumbar, M. Rasyid, membenarkan pemanggilan empat kepala dinas tersebut dalam rangka penyelidikan kasus Penas Tani. ia mengatakan, pemanggilan itu dijadwalkan hari ini, namun hingga kini baru satu kepala dinas yang hadir memenuhi panggilan. Rasyid menambahkan, kejati Sumbar akan kembali menjadwalkan pemanggilan untuk tiga kadis yang belum hadir “Untuk ketiga kadis yang belum hadir,kami akan panggil kembali minggu depan,” jelasnya.
M, Afdhal A. (2025, Maret 11). detiksumut https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7817839/kejati-sumbar-panggil-4-kepala-dinas-terkait-dugaan-korupsi-penas-tani-2023
Dengan adanya praktik korupsi yang merugikan negara ini tak hanya menjadi perhatian aparat penegak hukum. Ketua BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Barat, Ilham, menegaskan bahwa BADKO HMI SUMBAR siap mengawal kasus ini hingga tuntas.
Menanggapi isu ini, Ketua BADKO HMI Sumbar, Ilham, dengan tegas menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus dugaan korupsi PENAS Tani 2023. Organisasi mahasiswa ini menilai bahwa setiap bentuk penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik harus diusut hingga ke akar-akarnya. Ilham mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, tanpa pandang bulu, terhadap siapapun yang terlibat dalam skandal ini.
“Kami tidak akan tinggal diam. BADKO HMI Sumbar akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan agar proses hukum berjalan transparan serta tidak ada upaya untuk melindungi pihak-pihak yang bersalah,” ujar Ilham dalam pernyataan resminya.
Aktivis HMI yang akrab disapa Tum Ilham, juga mengatakan akan segera melakukan Audiensi dengan Kepala Kejati Sumbar dan mendesak Kejati segera mengungkap fakta fakta terkait kasus korupsi ini. ” Kami segera akan melakukan audiensi dengan Kejati Sumbar, mendesak Kejaksaan Tinggi bekerja untuk lebih tegas dan maksimal dalam mengungkap kejahatan kejahatan korupsi di Sumatera Barat” ujar Ilham.
Kasus dugaan korupsi dalam PENAS Tani 2023 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Pemerintah daerah harus lebih transparan dalam mengelola anggaran, terutama dalam kegiatan yang berskala nasional dan melibatkan dana besar. Sistem pengawasan juga harus diperkuat agar praktik kecurangan semacam ini tidak kembali terjadi di masa depan. ” Tutup Ilham.
Disamping itu BADKO HMI SUMATERA BARAT akan terus menjalin komunikasi dengan pihak Kejati, terkait kasus-kasus lainnya yang berkaitan langsung dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
Hingga berita ini ditayangkan media ini akan melakukan konfirmasi kepada pihak terkait lainnya.
